SIAK (RIAUPOS.CO) -- Bupati Siak Alfedri MSi menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah 2019.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di Balai Sidang Jakarta Convention Centre, Jakarta, Rabu (6/11).
Rapat koordinasi nasional PBJ 2019 dibuka oleh Presiden Joko Widodo, hadir para menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia.
"LKPP selaku instansi pembina pengadaan barang dan jasa pemerintah mendorong agar proses pengadaan barang dan jasa dapat memainkan peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional," ujar Bupati Alfedri usai menghadiri kegiatan tersebut.
Selain itu lanjutnya, ke depan proses pengadaan barang dan jasa diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Tujuannya agar dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, serta dapat meningkatkan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
"Sesuai amanat Presiden proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan transparan, efektif, akuntansi, efisien, serta dengan semangat gotong royong.
"Kemudian dalam proses tender, dan pengunaan e-katalog dapat memasukan produk-produk lokal. Agar produk lokal mampu bersaing dengan produk luar, dengan didukung oleh lembaga penjamin mutu," ungkapnya.
Alfedri juga mengulang apa yang disampaikan presiden pada acara itu, banyak tender elektronik konstruksi yang digelar jelang akhir tahun. Presiden mengungkap, kesalahan ini terus berulang setiap tahun sehingga mempengaruhi kualitas konstruksi dan hasilnya pun buruk.
"Presiden mengingatkan masih banyak tender elektronik konstruksi yang dilakukan pada akhir tahun, mestinya ini tidak bisa diteruskan, menyebabkan kualitasnya jelek," katanya.
Selain itu, proses dan waktu memang menjadi tantangan pengadaan barang dan jasa. Namun, pengadaan barang harus dilakukan di awal tahun agar perputaran uang di daerah tetap berjalan. Jika tidak ada uang yang berputar maka pertumbuhan ekonomi di daerah rendah.
Sejak 15 tahun lalu proses pengadaan sudah memiliki e-procurement, e-tendering dan e-purchasing tetapi praktiknya masih dengan pola pikir lama. Ia mengatakan, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tepat waktu. Karena sangat berpengaruh terhadap belanja infrastruktur yang sensitif terhadap waktu.
Alfedri mengatakan pengadaan barang dan jasa juga harus dapat memberi ruang bagi peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan menengah serta pembangunan berkelanjutan di daerah.(adv)
